* Banyak Kebijakan Investasi yang Mesti Dibereskan
PenajamNews.com, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam gagal memastikan realisasi rencana masuknya investasi dari kelompok usaha Thumbay asal Dubai, Uni Emirat Arab. Salah satu penyebabnya, Thumbay Group belum memasukkan dokumen pengajuan investasi akibat banyaknya kebijakan pemerintah pusat yang harus dibereskan.
”Thumbay masih harus mengurus izin dari Kementerian Pendidikan terlebih dahulu. Nanti dari IIPC (Indonesia Investment Promotion Center) dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) di Abu Dhabi yang akan membantu mengurus soal perizinan tersebut. Saat ini sedang menyusun dokumen yang dibutuhkan,” kata Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, kepada PenajamNews.com, Selasa, 5/4/2022.
Gagalnya BP Batam memastikan realisasi rencana investasi Thumbay Group yang diperkirakan bakal menanamkan modal Rp7 triliun itu, kata Ariastuty Sirait, karena untuk rencana investasi besar memang membutuhkan waktu lama. Dia mencontohkan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic Hang Nadim yang membutuhkan 2 tahun untuk menunjuk pemenangnya.

Meski perbandingan yang disampaikan Ariastuty tidak simetris, karena investasi di KEK Batam Aero Technic Hang Nadim tidak terkait kepastian investasi oleh pemodal, tetapi masalah regulator (penunjukan pemenang) oleh BP Batam, namun Ariastuty menggambarkan banyak faktor yang dapat memperlambat masuknya investasi asing akibat kebijakan pemerintah pusat.
Padahal, kunjungan yang melibatkan Kepala BP Batam Muhammad Rudi, dr Dr Afdhalun Hakim, serta 1 orang eselon II, 1 orang eselon III, dan 1 orang eselon IV di BP Batam itu, telah dilakukan pada 3 November 2021. Hampir satu semester pasca kunjungan yang menghabiskan anggaran Rp494.268.000, atau hampir setengah milyar itu, hingga kini belum dapat dipastikan realisasinya.
BP Batam, menurut Ariastuty, mengharapkan IIPC dan BKPM di Abu Dhabi akan membantu mengurus soal perizinan jika Thumbay Group memasukkan permohonan. Hingga kini, menurutnya, Thumbay masih sedang menyusun dokumen yang dibutuhkan. Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk menyusun permohonan, karena peraturan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ (PR) perusahaan asal Dubai itu.
”Investasi ini memang banyak kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dibereskan. Thumbay juga paham bahwa peraturan di Indonesia ini banyak. Kalo dari BP Batam, kita siap support investasi ini,” tegas Ariastuty.
Menurut informasi yang diterima BP Batam, kata Ariastuty, usai lebaran Mei 2022, utusan Thumbay dari Dubai kembali akan melakukan kunjungan ke BP Batam. Tujuan kunjungan untuk menyusun kembali rencana investasi. ”Mereka rencananya mau datang setelah lebaran. Tetapi (BP Batam) belum mengetahui. Kita sedang menunggu info dari KBRI (Kedutaan Besar RI di Abu Dhabi),” ucap Ariastuty.
Sebagaimana diberitakan di sejumlah media, BP Batam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sekupang, Batam, didasarkan pada fenomena yang kerap terjadi yakni masih banyak warga Batam atau Kepulauan Riau (Kepri) pada umumnya yang memilih berobat ke luar negeri seperti di Johor, Malaysia. Dengan banyaknya masyarakat yang berobat keluar negeri, maka dikhawatirkan potensi pendapatan negara akan berkurang.

Data dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), masyarakat Indonesia diperkirakan bisa menghabiskan Rp160 triliun per tahun untuk biaya perawatan luar negeri, terutama Singapura dan Malaysia. ”Dari dulu saya ingin membangun KEK Kesehatan di Batam, supaya masyarakat ini bisa kita tampung semua. Selama ini kan masih sering bolak-balik Johor atau Singapura,” Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, belum lama ini.
Untuk menjaring perputaran uang di bidang layanan kesehatan itu, BP Batam mengharapkan investasi dari Thumbay dalam bentuk pendirian Medical University. Tetapi, menurut Ariastuty, masalah kebijakan masih menjadi persoalan tersendiri. ”Tergantung Kementerian Pendidikan, karena mereka (Thumbay Group) berencana mengembangkan medical university,” papar Ariastuty.
”Investasi ini memang banyak kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dibereskan. Thumbay juga paham bahwa peraturan di Indonesia ini banyak. Kalo dari BP Batam, kita siap support investasi ini,” tegas Ariastuty. Kelompok Usaha Thumbay disebut sedang mengembangkan pendidikan, perawatan kesehatan, penelitian medis, diagnostik, apotek ritel, komunikasi kesehatan, optik ritel, kesehatan, toko nutrisi, perhotelan, real estat, penerbitan, teknologi, media, acara, wisata medis, perdagangan dan pemasaran & distribusi.
Dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, menjelaskan adanya prospek ekonomi daerah di Kota Batam akibat rencana KEK Kesehatan di Sekupang, Batam. Laporan itu dinilai tidak akurat karena investor yang diharapkan dari Dubai masih dalam tahap perencanaan. BP Batam belum dapat memastikan apakah investasi dari Thumbay Group terealisasi atau tidak.
(Redaksi)













